Coretan Teknik

Bola Panas Aksi Bela Rakyat 12/1

Bola Panas Aksi Bela Rakyat 12/1

Awal tahun 2017 lagi-lagi Pemerintah memberikan kado kejutan bagi rakyat Indonesia.  Dibuka dengan kebijakan pencabutan subsidi untuk pelanggan listrik 900 watt dan mulai 1 Januari mengalami kenaikan secara bertahap per 3 bulan hingga nanti semula Rp605,00 per kwh melonjak menjadi Rp1.352,00 per kwh. Menurut pemerintah, pencabutan dilakukan karena ingin menyesuaikan subsidi agar lebih tepat sasaran. Dari data TNP2K dan BPS, terdapat 22,9 juta penikmat subsidi namun yang memenuhi kriteria sebagai penerima subsidi hanya 4,1 juta pelanggan, sisanya 18,8 juta merupakan rumah tangga mampu yang dianggap tidak berhak mendapatkan subsidi. Lalu pada akhir bulan Desember muncul kebijakan baru mengenai kenaikan tarif surat-surat kendaraan bermotor yang terlalu ekstrem hingga diatas 100 persen bahkan ada yang sampai 3 kali lipat dan mulai berlaku per tanggal 6 Januari 2017. Dalihnya untuk peningkatan pelayanan dan tidak pernah naik selama kurun waktu 6 tahun. Hal ini membuat masyarakat mulai ramai mengurus surat pada awal awal tahun dan membludak antara tanggal 4 dan 5 Januari 2017.

Belum selesai  pembahasan kenaikan tarif PNPB,  perusahaan plat merah Pertamina pada tanggal 4 Januari melakukan kebijakan kenaikan BBM non subsidi sebesar Rp300 per liter dan ditetapkan mulai 5 Januari 2017 pukul 00:00 yang berarti hanya berselang beberapa jam dari edaran surat keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur Pemasaran PT. Pertamina. Keesokan harinya, gonjang ganjing rakyat semakin menjadi ketika harga cabai kembali naik dengan fluktuasi harga yang tinggi. Cabai yang saat ini hampir menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat menembus angka Rp120.000,00 per kilogram. Harga yang dinilai tidak masuk akal karena awalnya hanya bekisar di angka Rp30.000,00 – Rp40.000,00 per kilogramnya.

Kebijakan mengenai kenaikan harga ditambah fluktuatifnya harga cabai membuat gelisah masyarakat. Walaupun kebijakan ini ditujukkan kepada golongan kelas mampu akan tetapi banyak keluarga menengah yang berada antara mampu dan tidak mampu atau mereka yang dalam kenyataan tidak mampu namun dalam statistik tergolong mampu. Mereka yang dianggap golongan yang tidak layak menerima subsidi khususnya golongan menengah kebawah yang biasa hidup mampu nan sederhana akan  memutar kembali otak mereka mengatur kebutuhan sehari-harinya. UKM juga mendapat imbas langsung dicabutnya subsidi listrik. Biaya operasi membengkak dan terancam gulung tikar. Belum lagi dampak yang dihasilkan oleh kebijakan semisal naiknya inflasi karena orang orang mulai berhati hati menjaga stabilitas keuangan dan berdampak naiknya harga kebutuhan pokok yang lagi-lagi harus menjadi beban masyarakat yang “sekarat”. Sedangkan kenaikan gaji bagi buruh atau PNS yang tidak tentu atau indeks kesejahteraan yang minim perkembangan membuat masyarakat bertanya-tanya apa tujuan dari alokasi subsidi yang masih belum bisa dirasakan secara instan. Secara keseluruhan harus ada win-win solution terhadap kebijakan. Pemerintah mulai mengontrol dalam peta kendalinya apakah kebijakan benar-benar sesuai dengan keinginan atau bahkan out of control.

Lewat kegelisahan yang ada namun belum terasa, mahasiswa bergerak dengan cepat bertajuk aksi bela rakyat 12/1. Pergerakan yang menyasar 19 kota besar serempak dari Medan hingga Merauke menuai pro kontra bahkan di kalangan mahasiswanya sendiri. Dalam konteks pandangan saya, mahasiswa seperti latah melakukan aksi untuk bela rakyat kali ini. Proses penggodokan isu yang kurang matang dan yang lebih menyedihkan lagi belum adanya kajian komprehensif, objektif dan sehat mengenai kebijakan pemerintah kali ini. Seakan-akan aktivis mahasiswa seperti mencoba meniru aksi 4/11 atau 2/12 yang digagas oleh GMPF MUI sebagai role mode gerakan perubahan dalam aksi kali ini. Jargon-jargon aksi bela rakyat dan pelabelan reformasi jilid II menjadi senjata untuk pergerakan. Pemanfaatan jaringan media massa nasional yang menyorot isu kenaikan bermacam-macam harga dijadikan momentum mahasiswa untuk melangkah walaupun terlalu cepat bahkan melangkahi kajian dari kebijakan itu sendiri. Ada kesan yang ingin ditimbulkan bahwa isu yang diangkat adalah tragedi besar dan menciptakan euforia kebangkitan identitas mahasiswa, mirip seperti aksi 4/11 ataupun 2/12 yang memberi kesan kebangkitan umat di Indonesia.

Sikap terburu-buru inilah  yang barangkali menjadi bola panas aksi 12/1. Jika dilihat bagaimana beberapa BEM menyatakan turun aksi tanpa didahului oleh dasar kajian yang objektif. Dalam waktu kira-kira seminggu semenjak kebijakan dilaksanakan mahasiswa menyerukan aksi turun ke jalan dinilai sebagai keputusan yang prematur. Dalam waktu 7 hari apakah mungkin menggodok 3 kebijakan dan 1 isu secara matang. Apalagi menggunakan embel embel reformasi jilid II. Bandingkan saja, reformasi pertama saja butuh waktu kira-kira 20 tahun untuk benar-benar mampu membangkitkan urgensinya dengan aksi kali ini yang hanya 7 hari saja, “Apa tidak keterlaluan mabuk romantisme perjuangannya?”. Mahasiswa gagal menjawab rakyat yang mana yang mereka bela. Saya berpendapat bahwa mahasiswa gagal menemukan urgensi dari aksi apalagi menciptakan reformasi.

Pandangan mahasiswa selalu menjadi oposisi membuat mahasiswa alergi kebijakan yang berhubungan dengan kata “kenaikan harga”. Jadi tidak heran ada tuduhan mahasiswa sudah menjadi alat oposisi pemerintah dan indikasi tersebut terlihat ketika salah satu ormas yang selama ini selalu menjadi oposisi pemerintah mendukung aksi yang dibuat mahasiswa untuk pertama kali. Namun saya tidak mau melukai dengan menuding dengan keji teman-teman yang idealis sebagai antek-antek kaum tertentu (agent of politics).

Aksi kali ini juga diakibatkan oleh kegagalan komunikasi publik yang dilakukan oleh Pemerintah. Kenaikan dalam rentang waktu yang berdekatan,  penyampaian kepada publik yang kurang tepat, bahkan ada saling lempar tanggung jawab membuat pemerintah terkesan main-main. Komunikasi yang buruk antar lembaga memancing tanda tanya yang besar, “Apakah benar kebijakan yang dibuat sesuai perhitungan yang matang?”.

Secara garis besar, saya selaku orang yang pernah menjadi anggota BEM SI tidak meyalahkan aksi yang dibuat. Akan tetapi mahasiswa sebagai aktor intelekual harusnya menyadari bahwa kajian yang matang dan tuntutan yang jelas dengan data kuat akan melahirkan solusi yang logis dan bisa dijalankan. Mahasiswa harus bisa melakukan tawar menawar kebijakan dengan pemerintah, tentunya tawar menawar bisa dilakukan melalui kajian yang bisa diterima. Mahasiswa punya identitas dan metode pergerakan sendiri, jangan tersetir demi memanfaatkan blow up media nasional dengan harapan masyarakat tahu, jangan meniru metode gerakan untuk menjadi populis semata-mata ingin mengulangi momen kepahlawanan dengan semangat reformasi. Saya selalu tahu bahwa teman-teman mahasiswa masih punya niat baik dan idealisme yang kuat untuk rakyat. Akan tetapi jangan sampai gerak kaki tangan dan mulut lebih cepat dari isi kepala kita.

Salam hangat bagi pejuang serta panjang umur perjuangan mahasiswa.

Hidup mahasiswa hidup rakyat Indonesia.

 

Caesar Hergi P

Teknik Industri 2014

Click to add a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Coretan Teknik

More in Coretan Teknik

(Ulasan Film) “Christopher Robin” : Kisah Beruang Pandir dalam Balutan Live Action

adminSeptember 6, 2018

Gerakan Nasional Revolusi Mental Untuk Indonesia yang Lebih Maju

adminAugust 28, 2018

GEMES (Gerakan Masyarakat Peduli Sanitasi) di Kelurahan Panjang, Kecamatan Ambarawa

adminAugust 27, 2018

Pola Hidup Sehat Tentang Hipertensi

adminAugust 27, 2018

KKN Undip Jelajahi dan Eksplorasi Pesona Alam sebagai Potensi Desa Kalimanggis

adminAugust 26, 2018

Sulap Baju Bekas Jadi Tas Belanja, Kok Bisa?

adminAugust 25, 2018