Opini

Kebijakan dan Aksi 121

Kebijakan dan Aksi 121

Ada apa dengan aksi bela rakyat 121 yang telah berlangsung pada hari Kamis (12/01/17)? Setelah aksi membela masyarakat Kendeng, kembali muncul seruan mahasiswa untuk menumpulkan kebijakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) selama masa kepemimpinannya. Seperti yang telah diketahui, bahwa terdapat 5 tuntutan mahasiswa terhadap kebijakan Presiden Jokowi selama ini. Aksi ini diusung oleh ketua BEM UNJ, Bagus Tito Wibisono selaku koordinator BEM seluruh Indonesia. Terdapat 5 kebijakan baru di kepemimpinan Presiden Jokowi yaitu, hal pertama adalah tentang kenaikan listrik atau pencabutan listrik 900VA secara bertahap sehingga akan berdampak pada kenaikan harga untuk penyewaan kontrak rumah atau asrama bagi mahasiswa. Hal kedua adalah berkenaan dengan kenaikan harga BBM yang secara sepihak oleh Pertamina, hal ketiga adalah hilirisasi minerba yang berarti legalitas dalam penjualan bahan tambang seperti kasus PT Freeport Indonesia di Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan  hal keempat yaitu kenaikan harga STNK, TNKB, dan BPKB sebagai langkah instan untuk meningkatkan pendapatan negara dan yang terakhir yaitu pembentukan Dewan Kerukunan Nasional.

Beberapa BEM dari Universitas seluruh Indonesia yang pada rencananya telah bersiap untuk mengikuti aksi bela negara 121 berubah seketika pada Rabu malam (11/01/2017). Satu persatu, setiap BEM Universitas di Indonesia seperti BEM KM UGM, BEM UI, BEM ITS, BEM KEMA Unpad dan BEM lainnya mengeluarkan press release berupa pernyataan sikap untuk tidak ikut aksi 121 dengan tetap menghormati mahasiswa yang turun aksi tanpa membawa nama instansi tertentu. BEM Undip pun akhirnya mengeluarkan press release sekitar pukul 01.00 WIB dini hari dan berisikan alasan dari 11 fakultas di Undip yang menyatakan untuk tidak ikut serta pada aksi bela rakyat 121. Mayoritas dari alasan tesebut adalah kurang matangnya sosialisasi dan kajian terhadap mahasiswa terkait aksi tersebut sehingga dianggap kurang siap jika akan diadakan aksi prematur akibat modal kajian yang kurang.

Lalu apa yang menjadi perbedaan aksi yang diadakan di Jakarta dan Semarang kali ini? Aksi di Jakarta akhirnya dilaksanakan di depan Istana Negara dan diikuti oleh perwakilan BEM se-Jabotabek. Aksi ini diwarnai dengan membakar ban dan mengharapkan akan bertemu dengan Presiden Jokowi. Namun dari 5 kebijakan tersebut ternyata hanya 3 yang demonstran tuntut yaitu kenaikan BBM, tarif dasar listrik golongan 900VA dan kenaikan ongkos pembuatan BPKB dan STNK. Hal itu dituliskan dalam selembar kertas dengan judul Nota Kesepahaman yang terdiri atas 4 poin yaitu, pemerintah menjamin tidak akan terjadi kelangkaan BBM bersubsidi, menjamin bahwa dampak dari kenaikan BBM non-subsidi tidak akan menyebabkan kenaikan harga pokok, menjamin bahwa kenaikan tarif dasar listrik bertujuan hanya untuk kepentingan rakyat seutuhnya serta menjamin bahwa kenaikan tarif STNK dan BPKB diiringi dengan peningkatan pelayanan kepolisian. Pada intinya, pemerintah dapat menjamin akan kesejahteraan rakyat atas kebijakan barunya. Di Semarang, ratusan mahasiswa akhirnya ikut turun aksi di depan kantor Gubernur Jawa Tengah dengan mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Semarang Raya. Pada aksi ini, demonstran khususnya koordinator aksi yaitu Jadug Trimulyo sekaligus ketua BEM Undip yang berasal dari Semarang, sempat berpesan agar Presidem Jokowi dapat meniru cara kepemimpinan Ir. Soekarno terutama nasehatnya yang berisi bahwa kesejahteraan umum adalah sumber kebahagiaan rakyat. Namun hingga saat ini tetap tidak ada respon yang terlihat dari pemerintah.

Lalu bagaimana kebijakan lainnya yang membicarakan tentang hilirisasi minerba dan pembentukan Dewan Kerukunan Nasional? Dari keseluruhan kebijakan, nampaknya perlu dikaji tentang kebijakan lainnya, seperti tak ada perkembangan pembangunan smelter oleh PT Freeport Indonesia apabila perusahaan tersebut ingin memperpanjang kontraknya serta adanya Dewan Kerukunan Nasional yang dibuat setelah sudah adanya sejak lama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah sehingga akan memunculkan keborosan lembaga ataupun pengeluaran APBN yang lebih banyak. Terlebih nampaknya mahasiswa tidak satu suara dengan aksi ini yang terbagi menjadi dua kubu yaitu aksi yang turun ke jalan dengan aksi yang mendukung kajian terlebih dahulu atau riset. Aksi ini sebenarnya merupakan aksi bersama untuk kesejahteraan masyarakat. Namun diharapkan persatuan dan kesatuaan masyarakat Indonesia tetap terjaga utuh dalam kesatuan bangsa. Masyarakat diharapkan tidak dapat dengan mudah menerima berita-berita yang hanya bersifat sementara agar tak kembali mudah terpecah belah mengingat kembali tentang ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila.

Source :

https://m.tempo.co/read/news/2017/01/12/078835422/demo-121-mahasiswa-bertahan-di-istana-tuntut-bertemu-jokowi

https://www.google.com/amp/jateng.tribunnews.com/amp/2017/01/12/ini-tiga-tuntutan-mahasiswa-semarang-dalam-aksi-121-di-halaman-kantor-gubernur-jateng

https://www.google.com/amp/s/m.tempo.co/amphtml/read/news/2017/01/12/058835257/aksi-121-mahasiswa-semarang-minta-jokowi-tiru-soekarno

 

Ardania Meilaningrum

Teknik Industri 2016

Click to add a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Opini

More in Opini

Aphelion dan Penurunan Suhu Permukaan

adminJuly 10, 2018

Booming Suku Asmat

adminJanuary 29, 2018

Netizen Baik atau Buruk?

adminJanuary 25, 2018

Mengenal Generasi Milenial

adminSeptember 14, 2017

Perjalanan Indonesia di Pesta Olahraga SEA Games

adminSeptember 6, 2017

Peranan Mahasiswa ke Masyarakat

adminAugust 16, 2017