Coretan Teknik

Pers Bukanlah Lembaga Pencitraan

Pers Bukanlah Lembaga Pencitraan

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. Pers berfungsi sebagai media informasi, media pendidikan, media hiburan, media kontrol sosial dan lembaga sosial ekonomi.

Kemerdekaan pers dalam berpendapat dan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan perannya, pers menghormati hak asasi setiap orang sehingga mrnuntut pers untuk bersikap profesional dan terbuka agar dapat dikontrol oleh masyarakat.

Dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, suatu lembaga pers wajib menaati aturan tata susila kewartawanan berupa norma tertulis yang mengatur sikap, tingkah laku, dan tata krama penerbitan yang disebut sebagai kode etik jurnalistik. Penjabaran kode etik jurnalistik telah disepakati oleh organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers dalam Undang-Undang Pers No. 4 tahun 1999.

Lembaga Pers Mahasiswa juga merupakan bagian dari pers yang memiliki fungsi, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan pers pada umumnya. Perbedaannya, pers mahasiswa memiliki ruang lingkup yang lebih sempit, yaitu lingkup perguruan tinggi. Hal ini tentunya tidak menghalangi pers mahasiswa untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan  menyampaikan informasi yang berasal dari luar lingkup perguruan tinggi.

Dalam pasal 1 Undang-Undang Pers No. 4 tahun 1999 disebutkan bahwa wartawan bersikap independen. Independen yang dimaksud disini adalah seorang wartawan dapat menerbitkan suatu peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa adanya campur tangan, paksaan dan intervensi pihak manapun termasuk pemilik perusahaan pers. Hal inilah yang sering tidak diketahui oleh sebagian besar masyarakat sehingga masyarakat mengganggap bahwa pers salah karena tidak adanya permohonan izin yang diajukan kepada pihak terkait sebelum melaksanakan tugasnya terutama sebagai media kontrol sosial.

Apabila seorang wartawan melakukan kesalahan maka wartawan tersebut diwajibkan untuk segera mencabut, meralat dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar dan atau pemirsa sesuai dengan yang tercantum dala pasal 10 Undang-Undang Pers No.4 tahun 1999. Jika ada pihak lain yang akan menanggapi dan memberikan sanggahan terhadap fakta yang diberitakan yang dianggap merugikan, pihak tersebut dapat mengajukan hak jawab dan hak koreksi apabila terdapat kekeliruan.

Sanksi yang ditetapkan dalam pasal 18 Undang-Undang Pers bagi pihak yang menghambat dan menghalangi kebebasan pers pun jelas yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00.

Dapat ditarik kesimpulan dari penjabaran tersebut bahwa segala sesuatu yang diberitakan oleh suatu lembaga pers merupakan fakta yang dapat berisi fakta baik dan fakta buruk mengenai suatu hal yang telah diperoleh dengan mengikuti kode etik jurnalistik yang sudah ada. (Momentum/An Nisa)

Click to add a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Coretan Teknik

More in Coretan Teknik

Pendidikan Berbasis Kebun Cerdas dan Ceria

adminMay 16, 2018

Hening

adminMarch 16, 2018

WHAT HOME SUPPOSED TO BE

adminMarch 8, 2018

LUNAR ECLIPSE

adminFebruary 10, 2018

Diponegoro : Simbol yang Menandai Zaman

adminJanuary 27, 2018

Indonesia Darurat Membaca

adminJanuary 18, 2018