Event

Rutinitas Aksi Buruh, Didengarkah oleh Pemerintah?

Rutinitas Aksi Buruh, Didengarkah oleh Pemerintah?

Semarang, Momentum – Selasa (1/5/2018) adalah peringatan Hari Buruh Internasional. Serikat pekerja buruh dari Kabupaten Semarang dan sekitarnya seperti Ungaran, Demak, Kendal, hingga Magelang melakukan orasi di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, di Jalan Pemuda yang dimulai dari pukul 08.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB. Mereka menyampaikan beberapa tuntutan, diantaranya kenaikan gaji, penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing. Di samping itu, mereka juga menuntut penghapusan Undang-Undang 1945 No. 13 tentang Buruh dan Upah Layak untuk Kesejahteraan Buruh dan juga PP No. 78 tahun 2015 yang jelas menjauhkan kesejahteraan buruh.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Heru Utoyo sebagai Ketua Serikat Pekerja Buruh se-Jawa Tengah dalam orasinya, menyatakan bahwa para buruh setuju dengan apa yang disampaikan oleh oratornya itu bahwa pemerintah dilihat tidak memerhatikan kesejahteraan buruh di Indonesia, dengan memberi kesempatan bagi pekerja asing untuk mendapatkan pekerjaan dan upah yang lebih layak dari mereka. Tak hanya itu para orator yang menyampaikan orasinya juga menuntut masalah jaminan kesehatan dalam bekerja yang menganggap bahwa pemerintah hanya memberikan omong kosong belaka.

“Pemerintah memberikan kebijakan-kebijakan, membuat aturan-aturan yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan buruh, namun malah menyengsarakan kaum buruh,” kata Bapak Heru Utoyo dalam orasinya. Beliau meminta penghapusan kerja kontrak dan outsourcing serta pengangkatam buruh menjadi pekerja tetap. UUD No. 13 telah mengatur bahwa buruh harus mendapatkan upah yang layak bagi kemanusiaan, namun kebijakan pemerintah yang ada tidak sesuai dengan kemanusiaan. Contohnya saja di Semarang. Seharusnya buruh memperoleh gaji 3 juta rupiah, hasil survei yang diperoleh sesuai, namun yang diterima oleh buruh hanya Rp 2.310.000,00 yang dirasa hanya cukup untuk hidup 20 hari saja. “Maka di sini kami menuntut pemerintah untuk mencabut PP No. 78 tahun 2015 karena jelas menjauhkan kesejahteraan buruh,” tambah Bapak Heru.

Undang-Undang No. 2 tahun 2004 juga dirasa merugikan kaum pekerja. Jaminan kesehatan yang dijamin gratis oleh pemerintah hanyalah janji belaka. Perpres No. 20 tahun 2018 tentang Penempatan Pekerja Asing dianggap mengganggu buruh di Indonesia, karena memberikan kesempatan bagi para pekerja asing untuk mendapatkan tempat-tempat yang baik untuk bekerja dengan gaji yang lebih tinggi. Menurut Bapak Heru belum tentu para pekerja asing ini memiliki skill yang memumpuni. “Hendaknya pemerintah lebih memerhatikan rakyat Indonesia dahulu. Melalui Perda harus melindungi pekerja rumahan yang merupakan pekerja yang ada di Jawa Tengah,” saran Heru Utoyo.

Tuntutan yang disampaikan oleh para pekerja buruh khususnya di Jawa Tengah adalah sama dari tahu ke tahunnya, namun masih dianggap belum ada perubahan yang signifikan dari pemerintah, Para pekerja buruh merasa bahwa yang selalu mereka sampaikan di Hari Buruh ini selalu diabaikan oleh pemerintah. Aksi ini dirasa kurang efektif bila dilakukan terus menerus. (Momentum/Febri)

Click to add a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Event

More in Event

Kemeriahan Verifikasi MABA

adminMay 13, 2018

Catatan Najwa : “Pilihlah Aku Jadi Calegmu” Pemimpin, Politisi, Dan Kebijakan Student Loan Di Mata Menteri

adminApril 21, 2018

Pembukaan POR Teknik

adminApril 20, 2018

Diskusi UKT, Mahasiswa Undip Sepakat Bergerak

adminApril 17, 2018

Aksi Mengedukasi Kebijakan Student Loan

adminApril 14, 2018

Empat Pondasi Menuju Indonesia 2045

adminApril 9, 2018