Opini

ADA APA DENGAN UU ITE?

ADA APA DENGAN UU ITE?

Semarang, Momentum – UU ITE bukan lagi sebuah bahan permasalahan baru. Tangkap-menangkap, lapor-melapor, dan tahan-menahan menjadi sebuah kebiasaan baru setelah UU ITE rilis. UU ITE menjadi polemik di tubuh masyarakat. Telusur UU ITE mutlak diperlukan untuk mengetahui akar permasalahan polemik ini.

UU ITE diterbitkan sebagai bagian dari respon pemerintah terhadap perkembangan teknologi yang masif.  Dalam UU ITE ini, semua pola kehidupan masyarakat diatur mengenai aktivitas di dunia internet, mulai dari bersosial media, mengunggah maupun mengunduh sesuatu. Menurut Elvita Trisnawati, Mahasiswi STH Indonesia Jentera, mengatakan bahwa, “Dilihat dari substansinya, UU ITE ini dibahas oleh Komisi I DPR RI. Komisi I ini membidangi urusan pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen. Pembahasan UU ITE dari pihak Pemerintah diwakili oleh Menteri Komunikasi dan Informati (KEMENKOMINFO).”

Pembahasan UU ITE dalam ruang rapat DPR masih tergolong minim partisipatif. Pasalnya, Komisi I DPR RI hanya mengundang ruang publik terbatas, sehingga, tidak banyak intervensi dari masyarakat di dalamnya.

“Komisi I DPR RI dalam rapat-rapatnya memang cenderung tertutup, termasuk dalam membahas UU ITE ini, tidak banyak intervensi masyarakat di dalamnya. Terlebih lagi, setelah disahkan pada tahun 2008, UU ITE memuat pasal karet, alias mudah ditarik ulur,” Lanjut Mahasiswi hukum jentera tersebut.

Tidak heran, pasal karet menjadi asal mula bahan pelaporan. Pada pasal 27 ayat (3) berisi tentang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Dalam pasal ini, kata ‘penghinaan’, ‘pencemaran, dan ‘transmisi’ tidak memiliki batas ruang yang jelas. Semisalnya, ada orang yang mengirimkan konten bermuatan penghinaan ke whatsapp penerima. Alhasil, aktivitas tersebut dapat dikategorikan sebagai ‘mentransmisikan’  dan dapat dilaporkan secara hukum.

“Tuntutan untuk merevisi UU ITE ini sudah datang dari Konferensi Gerakan Rakyat Indonesia. Namun, tentu saja, keputusan untuk merevisi atau tidak, ada di tangan DPR RI dan Presiden. Apakah mereka mau?” ujar Elvita Trisnawati.

Tentu, pada akhirnya, rakyat Indonesia hanya merasakan kepasrahan dari berlakunya UU ITE. Ruang gerak menjadi sempit dibatasi oleh UU ITE. Harapan terakhir adalah terbukanya kesadaran para elite politik untuk merevisi UU ITE tersebut.( Muhamad Fadel Dwi Nugraha)

Click to add a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Opini

More in Opini

MAHASISWA PEKA AKAN HOAX

adminMay 9, 2019

Pelaksanaan UTBK, Berbeda dengan SBMPTN Tahun Sebelumnya?

adminMay 5, 2019

Kebebasan yang Dikekang

adminApril 21, 2019

Batu bara Indonesia

adminApril 17, 2019

Menindaklanjuti Masa Studi Perguruan Tinggi

adminNovember 10, 2018

Aphelion dan Penurunan Suhu Permukaan

adminJuly 10, 2018