Isu

UKT Semester Lanjut dan Transparasi Dana, Tuntutan Usang yang Belum Ada Titik Kejelasan

UKT Semester Lanjut dan Transparasi Dana, Tuntutan Usang yang Belum Ada Titik Kejelasan

(Semarang, Momentum) Permasalahan UKT semester lanjut menjadi sebuah penyakit turun temurun yang masih belum ada kejelasan pasti. Pergerakan awal pada tahun 2016 hingga pergerakan terakhir pada 2018 membuat permasalahan ini makin rancu dan menjadi polemik tanpa akhir. Perjalanan terakhir dengan diadakannya sebuah audensi tertutup pada tanggal 15 Oktober 2018, kurang memberikan efek signifikan pada tuntutan yang berada pada akar permasalahan. Sampai hari ini, untuk kejelasan tentang UKT semester lanjut masih simpang siur. “Belum ada pemberitahuan resmi dari rektorat sendiri, hanya sekedar wacana dan terkesan nyenengin mahasiswa,” kata ketua MWA. Satu hal pertanyaan dari permasalahan disini adalah apakah ada unsur menutupi sebuah ketakutan dari pihak rektorat atau kurangnya strategi yang kuat dari mahasiswa sendiri ?

Permasalahan yang sudah lama menjadi polemik adalah isu transparasi dana. Universitas Diponegoro, yang berbasis universitas PTNBH, masih terkesan menututupi atau lebih kepada sembunyi untuk hal pemberitahuan transparasi dana. Pada peraturan kebijakan umum Undip MWA No.7 Tahun 2016 pada  Pasal 14 ayat 1 tentang keuangan dan pendanaan, bahwa “Pengembangan sistem pengelolaan keuangan berdasar tujuh pilar yaitu berbasis kinerja, integratif, transparan, akuntabel, adil/aspiratif, wajar dan tepat waktu.”. Hampir disetiap aspek transparasi selalu ada dalam peraturan pengembangan. Contohnya, pada pasal 4 (Bidang Pendidikan), pasal 7 (Bidang Penjaminan Mutu), dan pasal 11 (Sistem Perencanaan dan Pengembangan Kampus).

“Dari saya, sebelum jadi anak BEM tuntutannya selalu transparansi cuma sampai sekarang belum ada kejelasaan, dana pemasukan sama pengeluarannya kita tidak tahu berapa yang masuk dan berapa yang keluar,” jelas salah satu kabid di salah satu Ormawa. Hal ini bertolak belakang dengan prinsip good university govermence berbasis kinerja, integratif, transparan, akuntabel, adil/aspiratif, wajar dan tepat waktu yang digembor – gemborkan selama ini.

Bahkan menurut penuturan dari menteri Advokesma Undip tahun lalu, sejak tahun 2017 akhir, beliau sudah menanyakan kepada pihak rektorat mengenai transparansi dana, dan alasan yang selalu dipakai oleh pihak rektorat adalah masih menunggu SK. “Bahkan sampai Saya purna, itu juga sampai belum ada kejelasan,” tuturnya.

Keterbukaan dalam hal dana ini memang bisa dikatakan sulit. Dalam Undang-Undang KIP sendiri, terdapat transparansi yang memang benar-benar bisa dibuka secara publik dan ada yang bersifat rahasia atau tidak bisa terbuka secara publik. Transparansi yang terbuka secara publik inilah yang belum ada di Universitas Diponegoro.

Sementara itu, apakah perjuangan UKT ini akan dilanjutkan atau tidak masih belum terjawab. Mengingat saat diskusi yang telah digelar di tahun 2018 lalu, yang berani mengutarakan keberatannya hanya orang yang itu-itu saja. Belum terlihat apakah isu ini benar-benar urgent dan menjadi keresahan secara umum atau tidak. (Ferdian, Tita)

Click to add a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Isu

More in Isu

Mitos Pajak 10% Logo Undip

adminMarch 15, 2019

BEM Undip tidak Membahas akar permasalahan UKT?

adminNovember 29, 2018

Rektor Tak Mau Keluar, Audiensi Terbuka Berakhir Dengan Tertutup

adminOctober 17, 2018

Rektor Undip Tolak Temui Mahasiswa Guna Membahas UKT Semester Lanjut

adminOctober 3, 2018

Dinamika Isu UKT Semester Lanjut di Undip

adminSeptember 5, 2018

Kajian PSDKU Undip di Batang

adminMay 6, 2018