Opini

Hikmah Pro Kontra RUU KPK

Hikmah Pro Kontra RUU KPK

Semarang, Momentum – Selasa (18/09) lalu revisi UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) resmi disahkan DPR. Pro dan kontra mewarnai proses pembahasan revisi UU yang berlangsung selama kurang lebih 13 hari tersebut. Gelombang penolakan ini nyatanya tetap dianggap angin lalu, pengesahan RUU tetap berjalan dan kini tinggal menunggu tanda tangan Presiden Jokowi untuk bisa mulai melaksanakan Undang-Undang tersebut.

Penolakan yang dilakukan mulai dari organisasi antikorupsi, para akademisi hingga rakyat biasa ini terjadi karena RUU KPK justru dianggap melemahkan KPK dalam melakukan kinerjanya. Tak hanya itu, dalam prosesnya DPR terkesan terburu-buru dalam melakukan revisi UU Nomor 32 tahun 2002 ini. Meski DPR membantah hal tersebut dengan mengatakan bahwa pengajuan RUU KPK telah ada sejak tahun 2010, berbagai spekulasi tetap berkembang di masyarakat.

Ada yang mendukung ada pula yang menolak. Pihak yang mendukung justru berpendapat bahwa melalui RUU ini KPK bisa lebih baik dalam menjalankan tugasnya. Pendukung dan penolak saling mengeluarkan pernyataan dan dugaan.

Sebenarnya peristiwa seperti ini bukan hal yang asing. Seperti yang telah diungkapkan, pada tahun 2010 inisiatif untuk merancang revisi UU KPK muncul dan berakhir dengan penundaan lantaran banyak pihak yang tidak menyetujui. Tahun ini secara tiba-tiba DPR berinisiatif kembali dan dalam waktu yang sangat singkat RUU ini disahkan, Kalaupun memang sebelum disahkan DPR kembali menunda, penulis yakin tahun-tahun berikutnya hal ini pasti akan terjadi kembali. Siklus negara ini akan terus berulang.

Kita memang khawatir dengan masa depan KPK. Kekhawatiran akan ada intervensi dan melemahkan independensi KPK dalam menangani kasus korupsi akibat undang-undang yang baru ini. Kita semua memang menginginkan masa depan KPK yang lebih baik, yang lebih kuat, yang bisa mencegah terjadinya korupsi tak hanya menangkap koruptor.

Pengesahan RUU KPK ini bukan akhir. Perjalanan KPK dalam memberantas korupsi di negeri ini masih panjang. Jangan sampai karena ini justru para koruptor yang tertawa. Pro dan kontra yang terjadi harus menjadi sebuah harapan. Sebuah tanda bahwa kita harus lebih mengawal kinerja KPK. Tanda bagi kita untuk terus berusaha agar kekhawatiran yang muncul tidak menjadi kenyataan, sehingga RUU yang disahkan tidak menjadi senjata yang akan menghancurkan KPK dan Bangsa Indonesia. (Tita)

Click to add a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Opini

More in Opini

New Normal, Herd Immunity dan Segala Ketidakabsahannya

adminMay 31, 2020

Kebijakan Tutup Pintu Saat Lebaran

adminMay 27, 2020

Suara BEM-U Atas Surat Edaran Penyesuaian UKT

adminMay 13, 2020

Hasil Audiensi Bersama Rektorat: Polemik Subsidi Kuota

adminMay 6, 2020

Penerapan Kebijakan Kuliah Online oleh Universitas Diponegoro

adminMay 6, 2020

KAMPUS “ANTI-KRITIK”

adminMay 3, 2020