Coretan Teknik

Mungkin Bumi Cendrawasih Lahir Ketika Tuhan Sedang Cemberut: Sebuah Esai Tentang Kemiskinan, Ketimpangan dan Kegagalan Memahami Masyarakat Papua – Bagian 4

Mungkin Bumi Cendrawasih Lahir Ketika Tuhan Sedang Cemberut: Sebuah Esai Tentang Kemiskinan, Ketimpangan dan Kegagalan Memahami Masyarakat Papua – Bagian 4

Kegagalan Memahami Kebutuhan dan Kultur Masyarakat

Pemerintah Republik Indonesia gagal memahami kebutuhan masyarakat Papua, akibatnya kebijakan yang diberikan justru tidak memberikan efek positif pada kondisi sosial ekonomi Orang Asli Papua. Sejak wilayah Papua resmi menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1969, sudah ada enam presiden yang menjadi kepala negara Indonesia. Dari keenam presiden tersebut, ada satu hal yang sama dilakukan oleh lima dari mereka terhadap kondisi di Papua yaitu pendekatan militeristik dan keamanan. Hanya presiden ketiga yaitu Abdurrahman Wahid (Gusdur) yang lebih memilih pendekatan humanitarian dalam melihat dan menangani kondisi di Papua. Namun hal itu tidak bisa bertahan lama karena ia dilengserkan oleh parlemen di tahun ketiga masa jabatannya. Tidak bisa dipungkiri, pendekatan keamanan lebih sering diutamakan pemerintah pusat ketimbang pendekatan humanitarian yang akan berdampak langsung terhadap masyarakat Papua. Pemerintah seolah lupa bahwa. yang lebih dibutuhkan oleh warga Papua adalah pengajar dan dokter untuk meningkatkan tingkat pendidikan dan memastikan kondisi kesehatan dimana kedua hal tersebut tentunya akan berdampak pada peningkatan kemampuan ekonomi. Tetapi pemerintah pusat memiliki alasan bahwa pendekatan militeristik merupakan bentuk interferensi untuk menumpas gerakan separatisme yaitu Gerakan Papua Merdeka (Wulansari, 2017). Namun patut diingat, gerakan separatisme oleh Gerakan Papua Merdeka (GAM) justru muncul akibat ketidakpuasan pada kebijakan dan distribusi yang akhirnya memunculkan kesejahteraan ekonomi yang rendah pada masyarakat Papua.

Jika kita melakukan telaah lebih jauh dari sisi historis, pendekatan militeristik dan keamanan di Papua bisa dikaitkan dengan pembangunan fisik yang justru baru dilakukan dengan kencang saat ada kegiatan penanaman modal dan eksploitas pada sumber daya alam tanah Papua. PT. Freeport Indonesia memulai kegiatan pertambangan di Gunung Grasberg untuk melakukan eksploitasi pada emas, perak, perunggu, dan bahan mineral lain (termasuk uranium yang dapat digunakan untuk reaktor nuklir) pada area seluas 203 ribu hektar di tahun 1967. Sejak saat itu juga, pembangunan gencar – gencaran dilakukan di Timika yang merupakan kota paling dekat dari tambang Freeport. Pembangunan di Timika yang dilakukan diantaranya adalah pembangunan jalan, lapangan udara, serta pelabuhan. Selain di Timika, distrik lain yaitu Tembagapura juga ikut terseret pembangunan yaitu permukiman untuk pekerja Freeport (Wulansari, 2017). Tahun 2010 mulai dilaksanakan mega proyek Merauka Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) untuk membuka lahan perkebunan di Merauke. Untuk menunjang MIFEE, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2013 mengenai Percepepatan Pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat diantaranya dengan membangun jalan, jembatan, dan proyek infrastruktur lain. Salah satu realisasi dari kebijakan tersebut adalah Jalan Trans Papua yang selesai di era Presiden Joko Widodo dimana hal itu tentu saja baru dapat dilakukan setelah adanya penanaman modal asing dan rencana eksploitas sumberdaya alam yang melimpah di Papua.

Adanya Freeport maupun MIFEE nyatanya tak memberikan dampak ekonomi yang signifikan terhadap Papua. Faktanya mayoritas pekerja di Freeport berasal dari luar Papua bahkan tidak ada yang merupakan warga asli Timika (Wulansari, 2017). Hal yang sama terjadi pada bahan dan alat yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, konstruksi tambang, dan gedung. Seluruh peralatan dan perlengkapan diimpor dari Amerika Serikat dan Jepang. Bahkan, bahan makanan dan kebutuhan sehari – hari untuk pekerja dan tenaga ahli Freeport merupakan kiriman dari Singapura dan Australia. Begitupun dengan MIFEE dimana pekerja lokal dari Orang Asli Papua hanya dibayar Rp. 70 per hari setelah sebelumnya harus kehilangan hutan tempat mereka memenuhi kebutuhan hidup. Jelas tidak terjadi multiplier effect yang dapat meningkatkan kapasitas ekonomi pada kebijakan untuk eksploitasi tanah Papua yang dilakukan oleh korporasi asing atau dari luar Papua.

Selain tidak memberikan kebijakan yang memenuhi kebutuhan masyarakat Papua, Pemerintah Republik Indonesia juga tidak menyesuaikan kultur dan budaya masyarakat Papua dalam kebijakan ekonominya. Proyek MIFEE yang dicanangkan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah proyek penggunaan area di Merauke secara besar – besaran untuk menjadi perkebunan komersil diantaranya adalah tanaman pangan, kelapa sawit, dan kayu industri. Setali tiga uang, pemerintahan Presiden Joko Widodo merencanakan program pembukaan sejuta hektar sawah padi di Papua. Kedua proyek ini digemborkan akan menciptakan ketahanan pangan nasional. Pembabatan hutan dan tanah masyarakat adat dilakukan demi lancarnya kegiatan MIFEE dan pembukaan sejuta hektar sawah padi. Namun ironisnya, pelaksaan MIFEE dan pembukaan sejuta hektar justru berdampak pada menghilangnya ruang dan lahan bagi masyarakat Papua untuk menanam sagu yang merupakan konsumsi pokok sehari – hari mereka sejak dahulu kala. Lebih lanjut, menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) tanaman padi tidak cocok ditanam di tanah Papua (Katadata, 2019). Selain kehilangan tanah untuk bercocok tanam sesuai dengan kultur mereka, banyak masyarakat adat di Papua yang juga kehilangan tempat tinggalnya dan harus rela pindah dari tanah yang sudah didiami selama ratusan bahkan mungkin ribuan tahum. Satu hal yang menyedihkan adalah, kompensasi keuangan yang diberikan kepada masyarakat adat atas kehilangan tanahnya sangat rendah dan tidak sebanding profit yang dihasilkan oleh korporasi dan penanam modal yang telah mengambil tanah warisan leluhur mereka (Wulansari, 2017). Berbagai kebijakan yang tidak mengakomodasi kepentingan tidak memperhatikan kultur masyarakat Papua ini mengakibatkan banyak kelaparan yang dialami warga Papua sehingga kembali dampaknya pada ekonomi warga yang semakin terjebak pada kondisi kemiskinan struktural.

Semua pembangunan itu tentu saja bisa terjadi dengan mulus meski mengorbankan tanah masyarakat adat Papua seperti Suku Amungme dan Suku Malind-Anim karena adanya tekanan militer (Yanuarti, 2012). MIFEE dan perusahaan – perusahaan yang terlibat di dalamnya berada pada perlindungan tentara dan menyebabkan intimidasi dan ketidakdilan terhadap suku asli yang tinggal di sekitar area proyeknya (Mongabay, 2013). Keterikatan hubungan PT. Freeport Indonesia dengan satuan militer Indonesia dapat dibuktikan pada tahun 2004 dengan munculnya dokumen tentang biaya pengamanan PT Freeport yang dilansir oleh New York Times. Dokumen Freeport Indonesia menunjukkan antara tahun 1998 sampai 2004, Freeport Indonesia memberikan insentif senilai hampir 20 juta USD kepada para jenderal, kolonel mayor dan kapten militer dan polisi serta setiap unit – unit militer yang berhubungan. Para komandan menerima puluhan ribu USD bahkan ada suatu kasus insentif yang diberikan mencapai 150.000 USD sebagaimana tertera dalam dokumen itu. Segala kisah hubungan militer dan Papua menjadi konyol dan aneh apabila kita mengingat ada beragam cerita dimana tentara yang ditempatkan di pedalaman Papua justru dalam kesehariannya ditugaskan untuk menjadi guru sekolah atau tenaga kesehatan. Hal ini seolah membangun narasi dan citra bahwa tentara ada di Papua untuk menjadi malaikat penolong bagi masyarakat Papua terutama di pedalaman padahal yang lebih mereka butuhkan adalah guru sekolah dan tenaga kesehatan yang asli bukan pasukan berambut cepak yang sesekali menyimpan senapannya.

Penulis: Valian Aulia P

DAFTAR PUSTAKA

Katadata. (2019). Walhi Kritik Program Pemerintah Buka Sejutan Hektare Sawah di Papua. Dipetik Juni 8, 2020, dari katadata.co.id.

Mongabay. (2013). 27 Organisasi Desak PBB Perhatikan Suku Malind-Anim Yang Terancam MIFEE. Dipetik Juni 8, 2020, dari mongabay.co.id.

New York Times. (2005). Below a Mountain of Wealth,a River of Waste. Dipetik Juni 8, 2020, dari nytimes.com.

Wulansari, I. (2017). Paradoks Pembangunan Dalam Kemiskinan Struktural di Papua. Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis, 2(2), 88-95.

Yanuarti, S. (2012). Kemiskinan dan Konflik Papua DI Tengah Sumber Daya Yang Melimpah. Jurnal Penelitian Politik, 9(1), 33-46.

Click to add a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Coretan Teknik

More in Coretan Teknik

Kabar Subsidi Kuota Undip setelah Bantuan Kuota Kemdikbud Turun

adminOctober 7, 2020

Jurnal Yang Tertinggal

adminOctober 3, 2020

Prank Spaghetti BCC, Britania Raya Heboh !

adminSeptember 25, 2020

Pelaksanaan UKM Expo Undip Ditengah Pandemi

adminSeptember 14, 2020

Mungkin Bumi Cendrawasih Lahir Ketika Tuhan Sedang Cemberut: Sebuah Esai Tentang Kemiskinan, Ketimpangan dan Kegagalan Memahami Masyarakat Papua

adminSeptember 12, 2020

Mahasiswa KKN Undip Ajarkan Petani Produksi Siwang dan Edukasi Menghafal Al-qur’an, Belajar Bersama dimasa Pandemik Covid-19

adminAugust 20, 2020