Opini

Dilema Pilkada 2020 di Tengah Pandemi

Dilema Pilkada 2020 di Tengah Pandemi

Sumber: kpujatim.go.id

Semarang, Momentum – Di tengah pandemi yang belum terkendali, Pemerintah, DPR, dan KPU kompak berencana mengadakan Pilkada serentak 2020. Meski angka korban pandemi semakin melonjak pemerintah nampaknya optimis Pilkada tetap dilaksanakan. Rencananya Pilkada akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang.

Presiden Joko Widodo menyatakan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 harus tetap dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Pasalnya, tak ada satu pun negara termasuk Indonesia yang mengetahui kapan pandemi ini akan berakhir.

Dikutip dari TEMPO.CO, Pemerintah melalui Menko Polhukam, Mahfud MD, juga menerangkan bahwa penundaan Pilkada dirasa tidak memungkinkan lagi karena hal tersebut membutuhkan UU dan Perppu yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Terkait dengan hal ini, pemerintah berjanji bahwa penyelenggaraan Pilkada dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan dan penegakan hukum yang tegas untuk mengantisipasi penularan Covid-19.

Tidak sedikit berbagai seruan penolakan datang dari berbagai pihak. Sejumlah pihak khawatir jika pelaksanaan pilkada justru akan menjadi pemicu angka kenaikan korban Covid-19. Fenomena pilkada yang telah diselenggarakan sebelumnya mengundang berbagai kerumunan massa sehingga akan memiliki kemungkinan yang kecil jika pilkada tahun ini terhindarkan dari hal tersebut. Menurut KPU, pada (06/9/2020) saja, sejumlah 243 bakal pasangan calon telah melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

Terlebih, kita juga tidak bisa mengetahui apakah penyelenggara pilkada nanti, pihak yang terlibat didalamnya terpapar covid atau tidak karena beberapa orang yang positif covid tidak memiliki gejala apapun dan nampak sehat- sehat saja.

Jika pada akhirnya pilkada tetap dilaksanakan pada 9 Desember mendatang, salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah adalah mengubah metode Pilkada melalui daring dengan memanfaatkan acara televisi dan media sosial. Namun, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Depok mencatat kampanye daring masih belum diminati pasangan calon dalam Pilkada 2020. Maka, pemerintah perlu mengkaji dengan saksama dan memberikan pertimbangan terkait penyelenggaraan Pilkada.

Kekhawatiran masyakarat akan pelaksanaan pilkada pada masa pandemi ini menjadi-jadi. Namun Pemerintah sepertinya akan tetap melaksanakan pilkada dengan syarat tetap mematuhi protokol kesehatan. Hanya saja hal itu tidak menjamin sebagian masyarakat untuk tetap percaya pasalnya masih terdapat pelanggaran yang terjadi. Hal ini dapat menimbulkan kecaman pada pemerintah serta adanya protes dari masyarakat berupa Golput (Golongan Putih) dikarenakan alasan kesehatan dan keselamatan. (Momentum/Veve dan Dilla)

Click to add a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Opini

More in Opini

Polemik Kata “Anjay”

adminSeptember 21, 2020

Mahasiswa Baru: Keresahan Kaderisasi, Teman, dan Dosen Online

adminAugust 17, 2020

New Normal, Herd Immunity dan Segala Ketidakabsahannya

adminMay 31, 2020

Kebijakan Tutup Pintu Saat Lebaran

adminMay 27, 2020

Suara BEM-U Atas Surat Edaran Penyesuaian UKT

adminMay 13, 2020

Hasil Audiensi Bersama Rektorat: Polemik Subsidi Kuota

adminMay 6, 2020