Opini

Posko Pengaduan UU Cipta Kerja, Cara Undip Menyerap Aspirasi Mahasiswa

Posko Pengaduan UU Cipta Kerja, Cara Undip Menyerap Aspirasi Mahasiswa

(sumber :ayosemarang.com)

Semarang, Momentum – Gejolak demonstrasi terhadap Undang-Undag Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) terus berdatangan. Banyak kalangan, mulai dari petani, perempuan, buruh, sampai mahasiswa turun ke jalan demi menyuarakan aspirasinya terkait penolakan UU Cipta Kerja. Pihak-pihak yang turun ke jalan menuntut presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan PERPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) Cipta Kerja. Namun, sinyal PERPU tersebut tidak mendapatkan respon yang baik dari Istana.

Meski begitu, demonstrasi terus digemakan. Mahasiswa Undip juga turut andil dalam menyuarakan aspirasi penolakan UU Cipta Kerja. Berbuah dari demonstrasi tersebut, Yos Johan Utama (Mahasiswa Undip akrab menyapa dengan Prof Yos) selaku Ketua Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia memberikan usulan untuk membuka posko pengaduan UU Cipta Kerja sebagai dukungan terhadap pemerintah.

“Harapannya, posko ini dapat menyerap aspirasi dari masyarakat yang dapat disampaikan kepada pemerintah pusat. Tidak hanya buruh, tapi ini ada kepentingan pengusaha, masyarakat, akademisi, dan lainnya,” ujar Beliau terhadap tempo (12/10/2020).

Saat dikonfirmasi terkait posko pengaduan ini oleh Wartawan Momentum, Prof Yos menjelaskan bahwa teknis posko pengaduan ini akan berbentuk aplikasi dan selesai pada minggu keempat bulan Oktober.

“Aplikasi sedang dibuat. Insya Allah minggu depan selesai.” ucap Beliau.

Namun, disayangkan posko pengaduan ini belum tersosialisasikan dengan baik di Undip. Hal ini dibuktikan ketika kami meminta penjelasan terhadap Wakil Bidang Sosial Politik BEM Undip, M. Alimullah Rahman, tidak tahu-menahu soal rencana pembukaan posko pengaduan UU Cipta Kerja ini di Undip.

“Kami  belum dapat info lagi terkait bahasan lanjutan tentang rencana pendirian posko tersebut,” ujarnya. 

Posko pengaduan aspirasi terkait UU Cipta Kerja ini diusung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Hal ini beliau sampaikan kepada para undangan mulai dari sejumlah rektor perguruan tinggi, ketua BEM, perwakilan buruh, dan perwakilan pengusaha di Jawa Tengah, Senin (12/10/2020), bertempat di Gradhika Bhakti Praja. Prof Yos pun menyambut baik hal ini dan mendorong seluruh kampus di seluruh Indonesia untuk mendirikan posko pengaduan aspirasi ini.

Posko pengaduan aspirasi terkait UU Cipta Kerja dapat digunakan untuk konsultasi pihak-pihak terkait dan menerima masukan yang akan disampaikan ke pemerintah pusat. Dengan didirikannya posko pengaduan aspirasi di berbagai kampus, diharapkan dapat memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat.

“Ternyata pihak kampus mendukung ini, dan mereka akan membuat posko serupa untuk menampung aspirasi. Jadi, kalau nanti poskonya di pemerintah seolah-olah di kanalisasi, peran kampus ini menjadi penting agar mereka bisa menyampaikan disana,” ujar Ganjar terhadap ayo semarang, Senin (12/10/2020).

Lalu apakah implementasi aplikasi posko pengaduan aspirasi yang dibuat Undip dapat memberikan peran yang signifikan dan efektif dalam pelaksanaannya? Hal ini baru bisa terjawab bila Undip telah resmi meluncurkan aplikasi tersebut, mengingat belum ada sosialisasi langsung dari pihak Undip.  

Penulis : Icha Tiurlan dan Muhammad Fadel Dwi Nugraha

Click to add a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Opini

More in Opini

Kondisi Kebebasan Pers Pada Lembaga Pers Mahasiswa

adminNovember 2, 2020

Dilema Pilkada 2020 di Tengah Pandemi

adminOctober 10, 2020

Polemik Kata “Anjay”

adminSeptember 21, 2020

Mahasiswa Baru: Keresahan Kaderisasi, Teman, dan Dosen Online

adminAugust 17, 2020

New Normal, Herd Immunity dan Segala Ketidakabsahannya

adminMay 31, 2020

Kebijakan Tutup Pintu Saat Lebaran

adminMay 27, 2020