Seputar Tembalang

Angkot Kuning Undip Kini Tampak berbeda

Angkot Kuning Undip Kini Tampak berbeda

20150926095619
Menyadari atau tidak, kini angkutan umum Undip yang biasa disebut dengan angkot kuning telah berbeda dari biasanya. Mungkin beberapa mahasiswa Undip telah menyadari akan perbedaan ini. Perbedaan tersebut adalah banyaknya foto calon–calon Walikota Semarang yang ditempel di kaca–kaca dan tetap secara leluasa masuk ke daerah pendidikan kampus Universitas Diponegoro. Hal tersebut mungkin sederhana dan tidak disadari oleh mahasiswa dan civitas akademika Undip, akan tetapi sebenarnya hal tersebut merupakan pelanggaran hukum.

Kenapa bisa dikatakan pelanggaran hukum? Telah diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu yang menyebutkan larangan kampanye di sejumlah tempat, misalnya di tempat pendidikan, dalam hal ini adalah perguruan tinggi. Perguruan Tinggi merupakan tempat menuntut ilmu maka seharusnya ia bersih dari kegiatan politik yang dikemas dalam bentuk apapun karena mahasiswa tidak boleh terinterfensi oleh politik. Kampus merupakan suatu tempat yang menganut tri dharma perguruan tinggi,  yaitu sebagai pendidikan, penelitian, pengembangan, serta pengabdian masyarakat. Apabila dalam kampus tersebut sudah dimasuki oleh unsur-unsur kepentingan, maka bisa dikatakan bahwa kampus tersebut tidak ideal untuk menganut tri dharma perguruan tinggi.

“Mungkin pihak pengusung calonnya memanfaatkan ketidaktahuan supir angkot kuning Undip. Dan tentunya para supir ini hanya menerima-menerima saja tawaran ini karena ada feedback dari mereka. Belum jadi walikota aja sudah melanggar, gimana kalau sudah jadi, seharusnya KPU lebih tegas lagi dalam hal ini”, ujar Ganang salah satu Staff BEM FT Departemen Kebijakan Publik.

Sebenarnya banyak sekali larangan mengenai dilarangnya politik masuk kedalam kampus. Salah satu peraturan yang sangat jelas adalah Peraturan Dikti nomor 26/DIKTI/KEP/Tahun 2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan kampus. Peraturan ini mengatakan bahwa untuk menjaga suasana kampus agar kondusif dan jauh dari benturan kepentingan-kepentingan politik, maka dipandang perlu untuk melarang Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik membuka sekretariat dan perwakilannya didalam kampus.

Tentunya teman–teman memiliki tanggapan tersendiri akan hal ini, mungkin dalam hal ini Angkutan Umum yang merupakan transportasi satu-satunya untuk memasuki kawasan Undip dan sekitar Tembalang tidak dapat disalahkan sepenuhnya karena memang belum adanya larangan langsung dari Universitas Diponegoro tentang hal ini. Jadi wajar saja jika para supir angkot kuning itu menerima kerjasama ini. (Momentum/ Sabana).

Click to add a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Seputar Tembalang

More in Seputar Tembalang

#DamaiItuNyata Project: Perdamaian dan Toleransi

adminNovember 30, 2017

Tentang BRT: Dampak Kecelakaan dan Peranan Undip

adminApril 23, 2017

Suasana Undip Kala Liburan

adminDecember 25, 2016

Tembalang Macet, Adakah Solusi?

adminAugust 30, 2016

Siaga Kasus DBD di Kecamatan Tembalang : Tim PBL FKM Gandeng Himpunan Mahasiswa Sipil Undip

adminNovember 29, 2015

Amankah Kampus Tercintaku?

adminMay 24, 2015