Opini

Aklamasi, Bisakah Ditolak?

Aklamasi, Bisakah Ditolak?

Aklamasi, yaitu pernyataan setuju secara lisan dari seluruh peserta rapat dan sebagainya terhadap suatu usul tanpa melalui pemungutan suara. Begitu bunyinya menurut KBBI. Berbicara tentang aklamasi, maka erat hubungannya dengan demokrasi. Jika menengok aklamasi dari sejarah beberapa kaisar Romawi, tentu bukan hal baru lagi apabila hingga kini aklamasi masih diakui sebagai mekanisme yang sah dalam demokrasi.

Mungkin saja ungkapan Winston Churchill memang tepat, “Demokrasi bukan sistem pemerintahan yang terbaik, tetapi belum ada sistem lain yang lebih baik daripadanya”. Dengan prinsip paling komprehensif untuk mencari legitimasi sebagai dasar tatanan politik “keinginan rakyat”. Merujuk pada pengambilan keputusan dalam sistem demokrasi, cara pertama ialah musyawarah untuk mufakat yang cukup booming pada masa ORBA. Cara kedua ialah dilakukan dengan pemungutan suara yang sangat dikenal pada awal era reformasi. Kemudian cara ketiga yaitu aklamasi. Cara ini mengambil keputusan secara terbuka dan diikuti oleh banyak orang, tidak hanya dari golongan tertentu saja. Ketiga cara tersebut dianggap sah untuk mengambil keputusan dalam Demokrasi Pancasila di Indonesia ini.

Aklamasi pun menjadi banyak menimbulkan tanda tanya. Apakah benar dalam suatu forum pemilihan ketua yang dilakukan musyarawah untuk mufakat layaknya bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat. Yaitu tidak satu orang pun yang tidak setuju dengan keputusan tersebut. Hal ini mungkin pernah terjadi pada politik model lama yang penuh intik perpolitikan. Seolah-olah demokrasi, seakan-akan demokrasi. Demokrasi semu.

Apakah benar, dalam pemilihan ketua lembaga/organisasi secara aklamasi pada sidang nan demokratis diantara sekian jumlah anggota sidang yang memiliki suara tidak ada pendapat yang berbeda untuk memilih yang lain. Atau terpaksa bisu atas nama aklamasi-musyawarah mufakat bahkan demokrasi? Apakah ini kemufakatan ataukah rekayasa politik supaya terlihat kompak, satu suara dan tanpa perbedaan? Ialah demokrasi, yang didalamnya terkandung makna pluralitas yang seharusnya dihargai. Demokrasi-aklamasi mungkin bisa jadi ialah musyawarah mufakat yang mampu membuat (memaksa) seratus bahkan seribu kepala dengan isinya menjadi serentak seragam – iya setuju sepakat-. Namun, mungkinkah isi sejumlah kepala tersebut benar-benar seragam semua? Mungkin ini hanyalah kamuflase-kamuflase yang mengatasnamakan demokrasi.

Namun demikian, aklamasi bukanlah jalan yang mutlak, aklamasi dikatakan sah atau diterima apabila seluruh peserta menyuarakan untuk setuju. Dengan demikian, apabila ada peserta yang menyatakan tidak setuju, maka AKLAMASI TIDAK BERLAKU alias bisa ditolak.

Oleh: Septi Ayuningtyas

Click to add a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Opini

More in Opini

Universitas Diponegoro Menggagas Hybrid Learning Semester Genap 2020/2021

adminApril 4, 2021

Kerugian Masyarakat Papua demi Perluasan Lahan Sawit

adminDecember 20, 2020

Kondisi Kebebasan Pers Pada Lembaga Pers Mahasiswa

adminNovember 2, 2020

Posko Pengaduan UU Cipta Kerja, Cara Undip Menyerap Aspirasi Mahasiswa

adminNovember 2, 2020

Dilema Pilkada 2020 di Tengah Pandemi

adminOctober 10, 2020

Polemik Kata “Anjay”

adminSeptember 21, 2020