Pabrik Semen Awal Duka Masyarakat

Sabtu (17/12/2016), warga Pegunungan Kendeng berbondong-bondong melakukan aksi di kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah dengan berjalan kaki dari Kabupaten Rembang hingga Kota Semarang. Aksi ini dilakukan untuk menyampaikan penolakan atas didirikannya pabrik semen di Pegunungan Kendeng. Pembangunan pabrik semen ini dianggap meresahkan warga karena dapat merusak alam dan juga dapat menghilangkan lahan pertanian warga. Penolakan ini sudah berlangsung lama, yaitu sejak tahun 2013.

Untuk saat ini, warga Pegunungan Kendeng memilih untuk mengadakan aksi di trotoar depan Kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah dengan membawa payung-payung yang bertuliskan kalimat-kalimat penolakan. Warga juga sempat digusur oleh Satuan Polisi Pamong Praja meskipun mereka telah mengantongi izin dari pihak Kepolisian untuk melakukan aksi ini. “Tidurnya kami ada Pak Kyai di Pondok Pesantren Soko Tunggal. Kami tinggal di situ. Kalau makan, kami bawa beras dari rumah. Kadang ada temen-temen yang bawa sayuran,” jelas Sukinah, warga Pegununggan Kendeng.

Aksi ini juga didasari oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016. Dalam putusan tersebut  salah satunya dinyatan bahwa Gubernur Jawa Tengah diwajibkan untuk menyabut izin lingkungan P.T. Semen Indonesia di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Namun pada 9 November 2016, Gubernur Jawa Tengah kembali menerbitkan izin lingkungan yang baru Nomor 660.1/30.

Sementara itu, pembangunan pabrik semen yang sudah berjalan juga menimbulkan keluhan lain dari warga. Salah satu keluhan warga adalah timbulnya perdebatan antar warga yang disebabkan karena perbedaan tanggapan atas pembangunan pabrik semen tersebut.

Pada saat peletakan batu pertama pembangunan pabrik semen, yaitu pada 16 Juni 2014, warga sempat menghadang dan menyatakan penolakan terhadap pembangunan tersebut. “Tanggal 27 Juni itu Pak Gub datang. Pak Gub malah menanyakan kepada Ibu-Ibu apakah Ibu-Ibu sudah baca Amdal. Lha ya kan aneh banget. Seorang petani yang nggak tahu apa-apa, wajah-wajah yang begini kok ditanyain amdal. Kan aneh banget,” tambah Sukinah.

Sukinah berharap agar Gubernur Jawa Tengah lebih memikirkan masyarakat dan Jawa Tengah, bukan hanya memikirkan investor. Persoalan ini juga ia anggap menyangkut nyawa manusia, generasi penerus, dan juga kelestarian alam.

(Momentum/An Nisa)