Isu

Kajian PSDKU Undip di Batang

Kajian PSDKU Undip di Batang

Semarang, Momentum – Rabu (25/04/2018), diadakan kajian yang membahas Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Undip di Batang. Acara dimulai pada pukul 16.44 WIB. Pemantik kajian ini adalah M.Rifqi Fauzi dan Ahmad Izzudin.

PSDKU adalah program studi yang diselenggarakan di kabupaten atau kota yang tidak berbatasan langsung dengan kampus utama. Belum lama ini Undip mendapatkan hibah tanah dari Pemerintah Kabupaten Batang sebesar 9,5 hektar di Desa Tumerep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang. Tujuan dari dibukanya PSDKU ini bertujuan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK-PT) di Kabupaten Batang yang masih tergolong rendah yaitu 9,08%. Selain itu, pihak dari Birokrat Undip beranggapan bahwa PSDKU Undip ini bisa meningkatkan keadaan ekonomi Kabupaten Batang dan mendekatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Fakultas yang akan dibuka di Kabupaten Batang adalah Fakultas Peternakan dan Pertanian (FPP), tetapi jurusan atau program studi yang akan dibuka masih akan dibahas lebih lanjut. Pendaftaran untuk Kampus Undip Batang akan dilakukan pada tahun 2018. Penerimaan ini melalui jalur Ujian Mandiri (UM) yang mengharuskan calon mahasiswa baru membayar Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) dan masuk ke dalam Uang Kuliah Tunggal (UKT) golongan 7.

Bahasan pertama disampaikan oleh M.Rifqi Fauzi yang berpendapat bahwa persiapan Undip terkait PSDKU di Batang ini belum dalam keadaan yang siap dan untuk kegiatan pengembangan diri mahasiswa di Batang nantinya masih dipertanyakan. Selain itu, masalah pemerataan pembangunan di kampus utama pun belum dilakukan secara maksimal. “Untuk masalah praktikum akan diberlakukan di kampus utama jadi nanti mereka balik kuliah ke sana kalau nanti praktikum balik lagi ke kampus utama dan kaderisasi pun akan diadakan di kampus utama. Gimana udah keliatan siap belum?” tutur Fauzi. Proses pembelajaran di PSDKU Undip Batang akan memakai kurikulum yang sama seperti kampus pusat dan untuk tenaga pendidik terdiri dari tiga dosen, yaitu satu dosen dari Undip dan dua dosen dari Kabupaten Batang.

Bahasan yang kedua disampaikan oleh Ahmad Izzudin selaku MWA Undip. Pemantik mengatakan bahwa PSDKU Undip adalah salah satu upaya Undip untuk bisa melakukan pemerataan pendidikan di Indonesia, tetapi sebagai mahasiswa diharapkan bisa memliki sifat keraguan atau disposisi terhadap langkah yang dilakukan oleh pihak birokrat. “Wakil Rektor III menjelaskan bahwa alasan gencarnya pembangunan PSDKU Undip adalah untuk komersialisasi, bukan masalah pemerataan pendidikan atau hal lainnya yang berkaitan dengan pendidikan,” tutur Ahmad Izzudin. Selain itu, pembahas berpendapat bahwa pihak birokrat tidak melakukan penelitian-penelitian secara khusus untuk melakukan pembangunan di daerah. “Ini sebenarnya diawali hanya sebatas obrolan bisnis yang dalam hal ini subjek nya adalah dari pemerintah daerah ke kampus,” tutur anggota MWA tersebut. Dalam pembangunan PSDKU ini terdapat pelanggran mekanisme oleh rektorat, karena untuk bisa melakukan investasi pihak rektorat harus memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak Majelis Wali Amanah untuk memberikan pertimbangan. Akan tetapi yang dilakukan pemerintah daerah adalah langsung membicarakan kepada pihak rektorat dan dari pihak rektorat pun langsung mentandatangani kontrak untuk pelaksanaan pembangunan. Mengenai PSDKU Batang juga tidak ada pembicaraan kepada Fakultas Peternakan dan Pertanian dari rektorat.

Setelah pembahasan materi, moderator membuka sesi diskusi. Dalam sesi ini Renaldo, mahasiswa dari Fakultas Hukum memberikan pendapat bahwa jika pihak Kabupaten Batang yang meminta agar pembangunan PSDKU Undip terjadi itu bukan suatu masalah. Renaldo juga memberikan saran kepada pihak MWA Undip untuk memberikan pengawalan terhadap UKT golongan 7 dan SPI yang akan diberlakukan bagi keberlangsungan pendidikan di PSDKU Undip Batang. Menurutnya Batang belum tergolong kabupaten yang memiliki pendapatan penduduk yang tinggi sehingga hal ini akan menyebabkan penduduk Batang yang akan mengambil pendidikan akan merasa sulit dengan pembayaran harus dilakukan. Setelah itu, diskusi diakhiri dengan pembagian lembar saran terkait PSDKU Batang.

Harapan dan saran dari pihak BK MWA adalah adanya pemerataan pembangunan di kampus utama dan pihak stakeholders harus mempersiapkan secara baik terkait PSDKU ini serta diberikannya hak- hak yang sama dengan kampus utama agar tidak terjadi ketimpangan hak di kampus utama dengan yang berada di PSDKU Undip di Batang. (Momentum/ Genta)

Click to add a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Isu

More in Isu

Dinamika Isu UKT Semester Lanjut di Undip

adminSeptember 5, 2018

Kajian UKT dan Pemutaran Film “UKT Undercover”

adminApril 21, 2018

Himpunan Mahasiswa Elektro Resmi Hidup Kembali

adminOctober 25, 2017

UKT Semester 9, Fokus BEM Undip Terpecah

adminJune 12, 2017