Coretan Teknik

Mungkin Bumi Cendrawasih Lahir Ketika Tuhan Sedang Cemberut: Tentang Kemiskinan, Ketimpangan dan Kegagalan Memahami Masyarakat Papua – Bagian 1

Mungkin Bumi Cendrawasih Lahir Ketika Tuhan Sedang Cemberut: Tentang Kemiskinan, Ketimpangan dan Kegagalan Memahami Masyarakat Papua – Bagian 1

Mukadimah

Ada banyak sumber yang menerangkan etimologi dari nama Papua, namun tidak ada satu pun yang resmi menjadi sumber baku dalam standar keilmuan. Salah satunya yang cukup terkenal berasal Ploeg (2002) yang menyebut bahwa kata Papua muncul dari istilah melayu lama yang diserap yaitu ‘pua pua’ atau artinya dalam Bahasa Indonesia adalah rambut keriting. Ya benar, masyarakat Papua atau Orang Asli Papua (OAP) memang kebanyakan memiliki rambut keriting/ikal ditambah berikulit hitam legam, berbanding terbalik dengan masyarakat wilayah Indonesia yang kebanyakan berambut lurus dan berkulit kuning, putih, atau sawo matang. Hal ini berkaitan dengan Orang Asli Papua yang merupakan rumpun ras melanesian sedangkan mayoritas masyarakat Indonesia lain adalah rumpun ras melayu. Penyebutan istilah untuk orang asli pulau di wilayah timur Indonesia tersebut menyiratkan adanya segregasi antara mereka dengan orang – orang di wilayah barat Indonesia. Hal ini ditambah dengan perbedaan yang secara ilmiah tepat yaitu perbedaan ras nantinya akan melahirkan tindakan rasisme, stereotip, serta tak jarang perundungan dan kekerasan baik mental maupun fisik kepada masyarakat Papua khususnya Orang Asli Papua.

Pengakuan serta klaim Republik Indonesia terhadap wilayah Pulau Papua bagian barat merupakan sebuah hal yang menimbulkan pro dan kontra baik di dalam negeri maupun dunia internasional. Pada awal masa kemerdekaannya, negara Indonesia menetapkan seluruh wilayah bekas Hindia Belanda sebagai wilayahnya termasuk Papua bagian barat karena Papua bagian timur merupakan otorisasi Kerajaan Inggris dan Australia. Tetapi hingga pertengahan tahun 1960an wilayah Papua tetap dipertahankan oleh Kerajaan Belanda yang memunculkan berbagai operasi militer oleh tentara Indonesia. Hingga kemudian setelah diadakan Penentuan Pendapatan Rakyat (PEPERA) 1969 dengan hasil masyarakat Papua menghendaki untuk bergabung dengan Republik Indonesia. Meski begitu, dari dekade ke dekade masyarakat Papua merasa diperlakukan tidak adil baik dari segi ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan dugaan adanya todongan senjata saat proses PEPERA dilakukan memunculkan berbagai tekanan kepada Pemerintah Pusat (Witarti & Hartono, 2016).

Berbagai tekanan dari masyarakat Papua termasuk gerakan separatisme membuat Pemerintah Pusat mengesahkan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebagai wilayah Otonomi Khusus sejak 7 Januari 2002 melalui PP No. 21 Tahun 2001 yang memberikan kewenangan lebih besar bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola daerahnya (Bhakti & Pigay, 2016). Hal ini juga membuat kedua provinsi tersebut memperoleh dana otonomi khusus tiap tahunnya. UU Otonomi Khusus Papua yaitu UU No. 21 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papuamenyatakan bahwa tujuan Otonomi Khusus Papua adalah untuk mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan Provinsi lain, meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua. Dalam pemberlakuan Otonomi Khusus Papua, nilai-nilai dasar yang difungsikan menjadi pijakan adalah hak asasi manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, serta persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara (Safa’at, 2012).

Tanah Papua, baik Provinsi Papua maupun Papua Barat merupakan dua provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi di wilayah Republik Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Juli 2019, Provinsi Papua menempati peringkat pertama dengan menyumbang 27,5% penduduk miskin di Indonesia sedangkan Provinsi Papua Barat berada di posisi kedua dengan sumbangan 22,17% penduduk miskin. Peringkat Papua sebagai daerah termiskin di Indonesia tidak pernah bergeser sejak di menjadi bagian dari Republik Indonesia di tahun 1969 (BPS, 2019). Penerapan otonomi khusus berikut kucuran dananya, pembangunan berbagai macam infrastruktur diantaranya jembatan dan jalan, pembukaan ladang perkebunan, hingga modernisasi masyarakat dengan pemberian berbagai macam alat rumah tangga nyatanya tak mampu memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat Papua. Masyarakat Papua hingga saat ini tetap terbelenggu jurang kemiskinan.

Ada suatu kondisi kemiskinan yang disebabkan oleh faktor diluar kemampuan manusia, kemiskinan ini disebut sebagai kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang dialami oleh kelas masyarakat yang struktur sosialnya tidak dapat meraih timbal balik yang dimungkinkan. Masyarakat tersebut memiliki kesulitan untuk mengakses fasilitas publik seperti pendidikan, kesehatan, komunikasi, dan fasilitas lain (Martono, 2011). Kemiskinan struktural menunjukan adanya kelas masyarakat tertentu yang tidak dapat meraih hasil yang sama dengan kelas masyarakat lebih tinggi meski usaha yang diberikan sama bahkan lebih besar.

Kemiskinan di Papua yang terjadi selama menahun terjadi akibat kondisi kemiskinan struktural yang berpadu dengan ketimpangan yang dialami masyarakat Papua yang tidak diberikan akses dan kesempatan yang adil. Lebih jauh, kegagalan memahami kebutuhan dan kultur masyarakat adalah akar permasalahan kemiskinan di Papua. Tulisan ini bertujuan untuk melihat bahwa kemiskinan yang dialami masyarakat Papua terdiri atas berbagai faktor yang bukan berasal dari mereka sendiri melainkan faktor eksternal terutama dalam hubungannya dengan pemerintah pusat Republik Indonesia. Untuk melihat hal – hal tersebut, tulisan ini akan dibagi menjadi beberapa bagian agar lebih nyaman dinikmati pembaca.

Penulis: Valian Aulia P

DAFTAR PUSTAKA

Bhakti, I. N., & Pigay, N. (2016). Menemukan Akar Masalah dan Solusi Atas Konlik Papua: Supenkah? Jurnal Penelitian Politik, 1-18.

BPS. (2019). Provinsi Mana yang Memiliki Angka Kemiskinan Terbesar? Dipetik Juni 2, 2020, dari katadata.co.id.

Martono, N. (2011). Sosiologi Perubahan Sosial. Perspektif Klasik, Modern, Posmodern dan Poskolonial. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.

Safa’at, M. (2012). Problem Otonomi Khusus Papua. Dipetik Juni 2, 2020, dari academia.edu.

Witarti, D. I., & Hartono, B. (2016). Diplomasi Indonesia Di United Nations Program Of Actions (Unpoa) Untuk Mengatasi Ancaman Small Arms And Light Weapons (SALW). Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan.

Click to add a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Coretan Teknik

More in Coretan Teknik

Mahasiswa KKN UNDIP Melatih Masyarakat Untuk Membuat Peralatan “Perang” Menghadapi New Normal

adminAugust 4, 2020

Lima Film Yang Cocok Ditonton Petinggi Undip

adminJuly 29, 2020

Mungkin Bumi Cendrawasih Lahir Ketika Tuhan Sedang Cemberut: Sebuah Esai Tentang Kemiskinan, Ketimpangan dan Kegagalan Memahami Masyarakat Papua – Bagian 2

adminJuly 19, 2020

Di Balik Pandemi Corona : Kisah Mahasiswa Rantau Tak Pulang Kampung

adminMay 30, 2020

Review Novel “Hyouka”

adminMay 27, 2020

Being alive

adminMay 22, 2020