Kampus Merdeka: Program Bela Negara Pendidikan Militer Di Lingkungan Akademi, Apakah Diperlukan?

Kampus Merdeka yang mulai berlaku di Perguruan Tinggi di Indonesia pada tahun 2020, mendapat banyak sorotan dari masyarakat terutama mahasiswa. Pasalnya terdapat program bela negara yang mana dalam hal ini adalah pendidikan militer. Kementrian Pertahanan bersama Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan mewacanakan program ini dan membawa pendidikan militer ke kampus, melalui program bela negara.

Program pendidikan militer yang dibawa ke kampus ini beda dengan wajib militer, karena menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem, pendidikan militer yang diusung ini bersifat sukarela yang bebas dipilih oleh mahasiswa. Mahasiswa yang mengikuti pun juga berhak mendapat SKS. Lalu yang dipertanyakan adalah apakah pendidikan militer ini diperlukan dalam dunia pendidikan? Bagaimana tanggapan Undip terhadap program ini?

Sampai saat ini Undip belum memberikan tanggapan mengenai program ini baik dari Rektorat Undip maupun dari Dekanat FT. Melalui wawancara kami bersama Ketua Bidang Harmonisasi Kampus Fakultas Teknik, Gita Pusparani, pihak Harkam juga belum mencari info lebih lanjut. “Rencananya Harkam akan mencari info lebih lanjut ke dekanat setelah sudah ada tanggapan dari pihak rektor”

Gita juga memberikan tanggapannya atas wacana pendidikan militer dalam kampus merdeka ini. Menurut Gita Pusparan “Awalnya aku juga kaget karena bela negara seperti wajib militer dimasukan ke dalam kampus merdeka, karena berdasarkan info berita yang aku baca konteksnya bukan akan di adakan kegiatan wajib militer tetapi lebih ke diberikan ilmu tentang kemiliteran, jadi aku sendiri masih bingung karena beritanya masih simpang siur dan belum ada kejelasan yang pasti. Dari pihak rektor sendiri juga masih belom ada tanggapan dari isu program bela negara ini.” 

Walau menjadi sorotan, kebijakan bela negara dalam kampus merdeka belum banyak ditanggapi oleh mahasiswa, mengingat belum adanya surat keputusan resmi mengenai program bela negara ini. Hal ini sama dengan apa yang disampaikan oleh Gita. Menurutnya mahasiswa Undip masih banyak yang tidak mengetahui isu ini. Mahasiswa yang mengetahui pun hanya mendapat info-info dari berita yang beredar di media.

Tentu banyak opini yang beredar mengenai pendidikan militer di kampus, baik positif maupun negatif. Gita menambahkan bahwa program bela negara ini tidak cocok diterapkan di dalam dunia perkuliahan, mengingat mahasiswa sudah disibukkan dengan kegiatan akademik maupun non akademik. Program Kampus Merdeka yang sudah disusun pun baru mulai dijalankan dan belum terlihat hasilnya.

Program bela negara dalam Kampus Merdeka tentu diusulkan dengan pertimbangan dan diskusi yang matang. Pendidikan Militer pun menjadi isu sensitif, terlebih itu diterapkan pada masyrakarakat yang dalam hal ini adalah mahasiswa. Diharapkan adanya diskusi kembali bersama jajaran akademik yang terlibat sehingga dapat menjadi keputusan yang tidak menimbulkan konflik nantinya. (Tiur dan Manda)