Penutup
Wilayah Papua terus berada dibawah garis kemiskinan bahkan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang merupakan bagian dari wilayah Papua selalu menempati posisi provinsi termiskin di Indonesia sejak awal bergabung dengan Republik Indonesia. Kemiskinan di Papua lebih banyak disebabkan oleh faktor eksternal dari luar Papua terutama yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat. Kemiskinan di Papua yang terjadi selama menahun terjadi akibat kondisi kemiskinan struktural yang berpadu dengan ketimpangan yang dialami masyarakat Papua yang tidak diberikan akses dan kesempatan yang adil. Lebih jauh, kegagalan memahami kebutuhan dan kultur masyarakat adalah akar permasalahan kemiskinan di Papua.
Kemiskinan struktural pada masyarakat Papua terjadi akibat masyarakat Papua yang sejak dahulu minim kemampuan ekonomi serta perbedaan infrastruktur dasar di Papua ketimbang wilayah lain di Indonesia sehingga Papua seolah memulai usaha peningkatan ekonominya di level yang lebih rendah. Ketimpangan pada akses dan kesempatan yang adil terlihat pada sulitnya masyarakat Papua memperoleh akses informasi dan pendidikan bahkan apabila ditelisik lebih dalam maka akan terlihat juga adanya ketimpangan gender. Kedua hal tersebut merupa hilir dari kebijakan pemerintah pusat yang tidak berdasarkan pemahaman terhadap kebutuhan dan kultur masyarakat Papua. Masyarakat Papua yang lebih membutuhkan tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan justru dihujani dengan pasukan militer demi mengamankan eksploitasi sumber daya alam. Pemerintah pusat berpikir dengan eksploitas sumber daya alam maka akan terjadi multiplier effect, tetapi kenyataan yang terjadi di lapangan justru Orang Asli Papua hanya menjadi pegawai bergaji rendah serta minim timbul aktivitas ekonomi baru yang membawa dampak signifikan terhadap kondisi ekonomi Papua. Bahkan bisa dibilang kebijakan pemerintah justru mendorong hilangnya kultur dan warisan leluhur masyarakat Papua.
Di masa depan bahkan mulai saat ini perlu dilakukan langkah pengentasan kemiskinan yang lebih partisipatif kepada masyarakat Papua. Masyarakat Papua tidak boleh lagi dianggap bodoh dan kasar. Mereka pun memilki hak atas suara di negeri ini termasuk langkah meningkatkan taraf ekonomi. Itupun jika masih menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia
Papua adalah sebuh pulau yang dianugerahi keindahan dan sumber daya alam luar biasa namun diperlakukan dengan buruk bahkan masyarakatnya dimarginalisasi oleh mereka yang mengaku berbangsa sama. Jelas ada duka dan kesedihan yang menyelimuti Papua sejak ‘dipaksa’ bergabung dengan Republik Indonesia pada tahun 1969. Jika bumi pasundan lahir ketika Tuhan sedang tersenyum, maka mungkin bumi cendrawasih lahir ketika Tuhan sedang cemberut.
Penulis: Valian Aulia P
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
RSS