Isu

Aksi Solidaritas Mahasiswa Semarang: Sebagai Bentuk Aksi dari Kecacatan Demokrasi

Aksi Solidaritas Mahasiswa Semarang: Sebagai Bentuk Aksi dari Kecacatan Demokrasi
Sumber : Dokumentasi Pribadi

Semarang—Momentum, Minggu lalu tepat di hari Selasa (20/04/2021) dan Kamis
(22/04/2021) digelar aksi solidaritas mahasiswa atas ditangkapnya empat dari 200 mahasiswa
yang diamankan saat aksi penolakan peraturan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja pada
7 Oktober 2020 lalu. Mahasiswa-mahasiswa tersebut berasal dari universitas yang berbeda.
Terdapat satu kali sidang pada tiap-tiap hari dengan dua mahasiswa yang disidang
didampingi oleh dua orang kuasa hukum. “Perlu diketahui kenapa digelar pada hari selasa dan
kamis, karena persidangan empat mahasiswa itu dilaksanakan secara terpisah yaitu setiap sidang
dilakukan oleh dua mahasiswa dengan dua orang kuasa hukum dengan dua perkara yang
berbeda, untuk hari Selasa (20/04/2021) untuk persidangan dua mahasiswa dari Unisula dan di
hari Kamis (22/04/2021) untuk persidangan satu mahasiswa Undip dan 1 Mahasiswa Udinus,”
Ujar Raihan Fudloli selaku Kabid Bidang Sosial dan Politik BEM Undip.
Dilansir dari laman Manunggal Undip. Semarang, pada Kamis pagi (22/04/2021) dilakukan
persidangan terhadap dua mahasiswa dari empat mahasiswa yang ditangkap, yaitu dari
Universitas Diponegoro dan Universitas Dian Nuswantoro dengan agenda pembacaan tuntutan
oleh Jaksa Penuntut Umum. Sementara dua mahasiswa lainnya yang berasal dari Universitas
Sultan Agung telah menjalani sidang pada hari Selasa (20/04/2021). Hasil dari kedua
persidangan tersebut menghasilkan tuntutan yang sama, yaitu hukuman pidana selama 3 bulan
kurungan penjara.
Di waktu yang sama, para mahasiswa dari berbagai kampus di Semarang menggelar aksi
solidaritas di depan Pengadilan Negeri Semarang. “Kalo dari Undip sendiri, ada juga perwakilan
dari teman-teman mahasiswa yang lain karena kita bikin seruannya untuk seluruh BEM Fakultas
yang ada di Undip dan LPM yang ada di Undip bahkan yang bukan anak lembaga pun ada,”

Tutur Raihan. Aksi Solidaritas tersebut dilakukan untuk menolak adanya kriminalisasi terhadap
rekan mahasiswa dan menolak adanya tindakan pembungkaman terhadap demokrasi.
Saat aksi solidaritas, para mahasiswa dan pers mahasiswa yang hadir dilarang memasuki
wilayah gedung pengadilan dan menyaksikan sidang yang sedang digelar oleh aparat kepolisian
dengan alasan mencegah penyebaran Covid-19. Namun, terdapat keganjilan karena saat
persidangan banyak aparat kepolisian yang memenuhi ruang persidangan. Raihan menuturkan
bahwa hal tersebut bisa menjadi bentuk intimidatif bagi para korban kriminalisasi.
Para mahasiswa sepakat terdapat tindakan represif dari aparat kepolisian yang melanggar
sejumlah peraturan dan ada kesewenagan-wenangan dalam melakukan penangkapan tanpa
indokator yang jelas. Persidangan yang seharusnya menjadi tempat untuk mencari keadilan juga
dijalankan dengan subjektif dan penuh kecacatan. Mahasiswa berharap Majelis Hakim dapat
bersikap netral dan memberikan putusan seadil-adilnya dengan mempertimbangkan rasa keadilan
yang ada di masyarakat. “Maksud dan tujuan dari aksi solidaritas kemarin bukan persoalan
tentang tuntutan dan putusan yang dijatuhkan tetapi keberjalanan demokrasi kedepannya,” tutup
Raihan.


Penulis : Firman dan Hilmy

Click to add a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Isu

More in Isu

Laboratorium Terintegrasi FT Undip Sebagai Penunjang Kolaborasi Penelitian Antar Keilmuan Teknik

adminSeptember 14, 2021

Nadiem: Perguruan Tinggi di Wilayah PPKM Level 1-3 Boleh Kuliah Tatap Muka Terbatas, Bagaimana Tanggapan Fakultas Teknik?

adminSeptember 10, 2021

Bincang UKT: Mengenal Lebih Dekat Sistem Keringanan UKT Undip

adminAugust 25, 2021

Perspektif Mahasiswa Terhadap Perpanjangan PPKM

adminAugust 24, 2021

Mengebiri KPK, Menyingkirkan Perannya dengan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)

adminJune 1, 2021

Problematika Mahasiswa Tingkat Akhir yang Tak Kunjung Selesai: Keberlanjutan Permendikbud No 25 Tahun 2020 di Undip

adminMay 27, 2021